PENDAHULUAN

• Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perencanaan Pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.

Dalam upaya standarisasi maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang ditujukan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa.

RPJM Desa ini merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan kesepakatan dari semua komponen masyarakat (Stakeholders) untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan desa, khususnya dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan periode dan masa jabatan Kepala Desa terpilih periode 2017-2022, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa secara partisipatif.

Dengan tersusunnya RPJM Desa ini, diharapkan kinerja dari aparatur pemerintah desa dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dimana RPJM Desa akan digunakan sebagi rujukan dalam penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Desa dan tolak ukur kinerja Kepala Desa oleh karena itu RPJM Desa ini akan memuat arah kebiajakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Tajur, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APB Desa Tajur dan Sumber-sumber dana lain yang dapat diperoleh.

Secara umum, kondisi Desa Tajur memiliki posisi sangat strategis dalam jalur mobilisasi, sumber daya alam yang cukup potensial, sehingga diperlukan upaya yang cukup signifikan (Political Will) dari Pemerintah maupun Stakeholders untuk membangun Desa Tajur menjadi lebih baik.

Dengan Kepemimpinan Kepala Desa dan Komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, hal ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (public) dan kesejahteraan masyarakat, sehingga simpul-simpul pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tajur tidak terlepas dari arah kebijakan dan strategi Pembangunan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Pusat.

Dokumen RPJM Desa ini selain sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa dan Penyusunan RAPB Desa, juga merupakan dasar penilaian kinerja Kepala Desa terpilih dalam melaksakan Pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan selama masa jabatannya, dan menjadi tolak ukur keberhasilan Kepala Desa yang diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Desa Tajur Kecamatan Citeureup

Rencana Pembangunan Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

• Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJM Desa Tajur Tahun 2017-2022, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
7. Perturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peruran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah ke-Desa;
12. Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Kekayaan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang  Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa; dan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa.

• Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Tahun 2017–2022 adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program pembangunan desa serta sasaran-sasaran kegiatan strategis yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun kedepan.

Dengan demikian, RPJM Desa Tajur menjadi Landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan tahunan Pemerintah Desa, maupun Dokumen perencanaan lainnya.

Dalam kaitan dengan sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam  undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, maka keberadaan RPJM Desa Tajur Tahun 2020-2026 merupakan satu Bagian yang utuh dan merupakan kerangka acuan dalam kinerja Pemerintah Desa Tajur

RPJM Desa Tajur Tahun 2020-2026 ini merupakan RPJM Desa yang akan direalisasikan dalam kurun waktu 6 (enam) Tahunan ke depan, selain itu RPJM Desa Tajur juga harus memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Kabupaten Bogor dalam Rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat daerah dan desa.

Langkah selanjutnya, RPJM Desa Tajur yang ditetapkan dalam Periode 6 (enam) Tahunan akan dijabarkan kembali kedalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang selanjutmya RKP Desa tersebut akan dijadikan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan (Stakeholders) dilingkungan Pemerintah Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

Dalam kaitannya dengan sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJM Desa ke dalam RKP Desa Tajur untuk setiap Tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Tajur

1.4. Maksud Dan Tujuan

• Maksud

Maksud Penyusunan RPJM Desa ini adalah tersedianya dokumen RPJM Desa

Tajur sebagai berikut:

1. Penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Desa terpilih;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
3. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders) pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

• Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM Desa ini adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembanguna desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa;

• Sistematika Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Desa Tajur ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I      PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian, Maksud dan Tujuan, Proses Penyusunan, Tahapan Penyusunan, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II     PROFIL DESA

Bagian ini memuat data dan informasi mengenai kondisi desa, sejarah desa, demografi, keadaan sosial, kedaan ekonomi, kondisi pemerintahan desa, pembagian wilayah desa, dan struktur pemerintah desa, selama kurun waktu waktu 6 Tahun yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan RPJM Desa Tajur Tahun 2021 – 2026.

BAB III   PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Berisikan berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Tajur, serta permasalahan yang adapada situasi dan kondisi saat ini, yang diharapkan pada 6 tahun yang akan datang dapat sesuai dengan yang sesungguhnya.

BAB IV   VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Memuat Visi dan Misi Desa Tajur untuk 6 Tahun yang akan datang, kebijakan pembangunan, menjelaskan arah dan kebijakan pembangunan desa, potensi dan masalah desa, program pembangunan desa, serta strategi pencapaian.

BAB V     INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI   PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DESA

BAB VII  PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TAJUR

NOMOR      : 141.4/04/Kpts./III/2020

TANGGAL   : 19 Maret 2020

TENTANG   : TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

  DESA TAJUR KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

DAFTAR NAMA

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAJUR

                                                                   Tajur, 19 Maret 2020 

                                                                  Kepala Desa Tajur

                                                                      ADE SAFRUDIN, S.H

Baca Juga :